Panduan Persekutuan Perdata: Pengertian, Dasar Hukum & Daftar

Persekutuan perdata adalah bentuk kerjasama antara orang-orang yang memiliki profesi atau keahlian serupa dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Badan usaha ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018, sehingga setiap persekutuan perdata memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam praktiknya, persekutuan perdata mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap anggotanya. Memahami jenis, karakteristik, dan prosedur pendirian persekutuan perdata penting agar badan usaha ini dapat berjalan secara legal dan efisien.

 


Pengertian Persekutuan Perdata

Secara hukum, persekutuan perdata, atau Maatschap, adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai keuntungan. Setiap anggota memberikan kontribusi, baik berupa modal, tenaga, atau keahlian profesional. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam akta pendirian.

Ciri khas persekutuan perdata antara lain:

  • Adanya persetujuan bersama di antara para anggota.
  • Menggunakan satu nama persekutuan.
  • Bertujuan memperoleh keuntungan.
  • Tanggung jawab anggota bersifat pribadi namun diatur bersama.

 


Dasar Hukum Persekutuan Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

  • Mengatur konsep dasar persekutuan perdata.
  • Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota.
  • Menetapkan prinsip bagi hasil, kontribusi anggota, dan penyelesaian kerugian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17/2018

  • Menjelaskan prosedur pendaftaran persekutuan perdata melalui sistem SABU.
  • Menjamin pendirian badan usaha dilakukan secara resmi dan tercatat.
  • Mencegah sengketa terkait hak dan kewajiban anggota.

 


Jenis-Jenis Persekutuan Perdata

  1. Persekutuan Perdata Umum
    • Seluruh harta kekayaan anggota digabung sebagai satu kesatuan.
    • Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara merata sesuai kesepakatan.
  2. Persekutuan Perdata Khusus
    • Bagian harta dan tanggung jawab masing-masing anggota dirinci.
    • Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi yang telah ditetapkan.
  3. Persekutuan Keuntungan (Keahlian / Jasa)
    • Fokus pada kontribusi tenaga atau jasa anggota, bukan harta.
    • Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atas jasa atau pekerjaan yang diberikan.

 


Karakteristik dan Sifat Persekutuan Perdata

Karakteristik utama persekutuan perdata mencakup:

  • Adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota.
  • Kontribusi anggota, baik berupa modal, tenaga, atau keahlian.
  • Tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha.
  • Harta bersama dan pribadi tidak dipisahkan secara total dalam pengelolaan usaha.

Sifat Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata bisa bersifat:

  • Komersil, untuk tujuan ekonomi dan keuntungan, misalnya firma atau konsinyasi.
  • Non-komersil, untuk tujuan sosial atau kepentingan anggota, misalnya koperasi atau perkumpulan sosial.

Sifat Tujuan Contoh Dasar Hukum
Komersil Mencari keuntungan ekonomi Firma, perusahaan KUH Perdata
Non-komersil Memperkuat kepentingan anggota Koperasi, perkumpulan sosial KUH Perdata

 


Penyebab Berakhirnya Persekutuan Perdata

Sebuah persekutuan perdata dapat berakhir karena beberapa hal:

  • Izin usaha habis masa berlakunya.
  • Salah satu anggota meninggal atau dinyatakan pailit.
  • Tujuan persekutuan telah tercapai.
  • Pembubaran disetujui oleh seluruh anggota.

Proses pembubaran dapat dilakukan melalui pengadilan atau kesepakatan resmi anggota.

 


Syarat dan Dokumen Pendirian

Syarat Pendirian

  • Minimal dua orang pendiri yang memiliki KTP dan NPWP.
  • Nama persekutuan sesuai aturan dan unik.
  • Tujuan dan maksud persekutuan jelas dan tidak menipu pihak lain.
  • Domisili usaha ditentukan secara tepat.

Dokumen Pendukung

  • Akta pendirian oleh notaris, memuat identitas pendiri, hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan.
  • Surat keterangan terdaftar (SKT) dari notaris setelah pendaftaran melalui SABU.

Isi Dokumen Akta Keterangan
Identitas pendiri Nama, alamat, dan nomor identitas
Ketentuan persekutuan Hak dan kewajiban anggota
Pembagian keuntungan Cara membagi keuntungan dan tanggung jawab

 


Prosedur Pendirian

  1. Pemilihan Nama Persekutuan
    Nama harus unik, sesuai hukum, dan mudah diingat.
  2. Persiapan Akta Pendirian
    Notaris menyusun akta berisi tujuan, struktur, dan perjanjian anggota.
  3. Pendaftaran Melalui SABU
    Sistem online Kemenkumham untuk legalisasi badan usaha.
  4. Notaris dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
    Notaris memastikan semua dokumen lengkap, kemudian menerbitkan SKT resmi.
  5. Pengurusan Perizinan Lain
    NPWP, NIB, dan izin terkait agar usaha berjalan legal.

 


FAQ

1. Apa itu persekutuan perdata?
Kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan dan tanggung jawab bersama.

2. Dasar hukum persekutuan perdata apa saja?
KUH Perdata dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018.

3. Apa saja jenis persekutuan perdata?
Umum, khusus, dan persekutuan keuntungan (jasa/keahlian).

4. Bagaimana cara mendirikan persekutuan perdata?
Pilih nama, buat akta pendirian oleh notaris, daftar melalui SABU, dan lengkapi izin terkait.

5. Kapan persekutuan perdata berakhir?
Jika izin habis, anggota meninggal atau pailit, tujuan tercapai, atau pembubaran disetujui anggota.

 


Kesimpulan

Memahami persekutuan perdata sangat penting bagi para profesional yang ingin bekerja sama secara komersial. Bentuk usaha ini mengutamakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk memberikan kontribusi tertentu. Dasar hukum persekutuan perdata di Indonesia sudah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Model ini sangat populer bagi praktisi hukum, akuntan, maupun konsultan yang ingin berkolaborasi secara sederhana. Namun, persekutuan perdata memiliki keterbatasan dalam hal pemisahan aset pribadi dan tanggung jawab hukum. Memahami jenis dan cara pendiriannya akan membantu Anda menentukan langkah bisnis yang paling aman.

Jika Anda menginginkan perlindungan hukum yang lebih kuat, beralih ke bentuk Perseroan Terbatas adalah pilihan bijak. Oleh karena itu, menggunakan jasa pendirian pt yang profesional sangat disarankan bagi para pengusaha yang ingin berkembang. Dengan bantuan Jasa pendirian pt, Anda akan mendapatkan struktur perusahaan dengan tanggung jawab terbatas yang lebih aman. Pakar dari jasa pendirian PT memastikan seluruh proses administrasi sesuai dengan regulasi terbaru tahun 2026. Melalui Jasa Pendirian PT, Anda juga bisa mendapatkan akses permodalan dan tender besar dengan lebih mudah. Selain itu, Jasa pendirian pt membantu Anda mengurus NIB dan izin usaha secara otomatis melalui sistem OSS. Mengandalkan jasa pendirian PT memberikan kredibilitas lebih tinggi di mata klien maupun mitra bisnis internasional. Bisnis Anda pun akan memiliki landasan hukum yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang.

Sebagai penutup, pilihlah bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan visi dan risiko bisnis Anda. Jangan biarkan kendala administrasi menghalangi rencana kerja sama bisnis yang sudah Anda susun. Segera hubungi mitra jasa pendirian pt terpercaya untuk mendapatkan layanan konsultasi legalitas yang lengkap. Dengan dukungan Jasa Pendirian PT, transformasi bisnis Anda menjadi entitas hukum yang kredibel akan berjalan dengan lancar.